NGANJUK – Euforia penerimaan siswa baru tahun 2026 berubah menjadi cerita panjang penuh kegelisahan bagi sebagian orang tua. Di tengah rumitnya sistem SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) yang membuat banyak keluarga harus berjibaku memahami aturan, muncul persoalan lain yang tak kalah menguras pikiran: beban biaya perlengkapan sekolah, terutama kain seragam. (29/6/2026)
Bagi keluarga mampu, biaya tambahan mungkin bukan persoalan besar. Namun bagi masyarakat kecil seperti petani, buruh harian, penjahit rumahan, hingga pekerja dengan penghasilan pas-pasan, setiap rupiah menjadi perhitungan.
Mereka hanya bisa berharap anak-anaknya mendapatkan kesempatan masuk sekolah negeri melalui jalur yang tersedia. Berbeda dengan sebagian keluarga yang memiliki dukungan ekonomi lebih kuat dan bekal prestasi akademik maupun non-akademik, yang merasa lebih percaya diri menghadapi persaingan masuk sekolah.
Namun, ketika perjuangan mendapatkan kursi di sekolah negeri berhasil, persoalan baru justru muncul.
Seorang ibu penjahit di Kabupaten Nganjuk mengaku sempat bernapas lega setelah anaknya diterima di salah satu Sekolah Menengah Atas (SLTA) melalui jalur afirmasi.
Jalur yang seharusnya menjadi pintu harapan bagi keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan.
Tetapi harapan itu kembali diuji ketika harus memenuhi kebutuhan seragam sekolah.
Dengan kondisi ekonomi terbatas, sang ibu mencoba meminta keringanan pembayaran kain seragam kepada pihak koperasi sekolah. Namun, menurut pengakuannya, permintaan tersebut tidak mendapatkan solusi.
"Saya hanya meminta keringanan karena uang belum cukup. Tapi saya mendapat jawaban kalau tidak bisa, kalau uang tidak cukup ya dikurangi saja, yang penting harus lunas," ungkapnya.
Terpaksa, sang ibu akhirnya membayar lunas menggunakan uang yang seharusnya menjadi modal usaha jahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi dirinya, sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi jalan bagi anaknya untuk mengubah masa depan.
"Tolong kami, anak kami ingin sekolah. Kami ingin mereka sukses dan memiliki kehidupan yang lebih baik," harapnya.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah program pendidikan bagi keluarga kurang mampu benar-benar telah memberikan kemudahan, atau justru masih menyisakan beban baru setelah anak berhasil diterima sekolah?
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait hadir memberikan solusi, agar semangat pendidikan tidak terhenti hanya karena persoalan biaya perlengkapan sekolah.
Sebab bagi keluarga kecil, mendapatkan kesempatan sekolah adalah perjuangan. Jangan sampai pintu pendidikan yang sudah terbuka kembali terasa berat hanya karena biaya yang sulit dijangkau.
amin
