Tak Sekadar Ritual! Manusuk Sima, Jejak Sakral Lahirnya “Bumi Anjuk Ladang” yang Sarat Makna

Nganjuk,  – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Nganjuk ke-1089 tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga momentum sakral yang menghidupkan kembali akar sejarah melalui prosesi Manusuk Sima. Tradisi ini bukan sekadar ritual, melainkan simbol kuat lahirnya Nganjuk yang dikenal sebagai “Bumi Anjuk Ladang.”

Prosesi Manusuk Sima tahun ini digelar di kawasan Candi Lor, Kecamatan Loceret, Kamis (10/4/2026), usai upacara resmi di Alun-alun Nganjuk. Nuansa khidmat terasa kental, menyatukan nilai sejarah, budaya, dan spiritual dalam satu rangkaian yang penuh makna.

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan bahwa Manusuk Sima adalah pengingat akan kekuatan kebersamaan yang telah diwariskan leluhur.

“Sejak dulu, masyarakat Nganjuk dikenal guyub dan kuat dalam kebersamaan. Ini yang harus terus kita jaga untuk membangun daerah agar semakin maju,” tegas Kang Marhaen.

“Kalau sendiri-sendiri akan berat, tapi kalau bersatu seperti sapu, semua bisa diselesaikan. Inilah filosofi gotong royong yang menjadi kekuatan kita,” lanjutnya.

Makna Mendalam di Balik Manusuk Sima

Menurut Sukadi, pemerhati sejarah Nganjuk dari Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk (Kotasejuk), Manusuk Sima berasal dari dua kata:

Manusuk: prosesi atau upacara

Sima: tanah perdikan (wilayah bebas pajak).

Ritual ini merupakan simbol penetapan tanah sima, yakni anugerah raja kepada suatu wilayah sebagai bentuk penghargaan atas jasa besar.

Tradisi ini berakar kuat dari Prasasti Anjuk Ladang, yang menjadi tonggak sejarah berdirinya Nganjuk.

Kisah Heroik di Balik Lahirnya Nganjuk

Sejarah mencatat, pasukan Mpu Sindok dari Kerajaan Mataram Medang pernah terlibat peperangan melawan Sriwijaya. Dalam situasi genting, mereka mendapat bantuan dari tokoh lokal, Mpu Anjuk Ladang.

Berkat bantuan tersebut, kemenangan berhasil diraih. Sebagai bentuk balas jasa, Mpu Sindok kemudian menetapkan wilayah tersebut sebagai tanah sima—meski baru diberikan sekitar delapan tahun setelah peristiwa perang.

Tak hanya itu, dibangun pula tempat suci bernama Sang Hyang Prasada Kabaktian I Sri Jayamerta, yang kini dikenal sebagai Candi Lor, saksi bisu perjalanan sejarah tersebut.

Ritual Sakral Sarat Filosofi

Manusuk Sima tidak sekadar prosesi, tetapi rangkaian simbol kehidupan yang sarat makna, di antaranya:

Pemberian pasak – simbol pengukuhan dan legitimasi

Banting hantelu (telur) – lambang tekad dan awal kehidupan baru

Nigas guling hayam – simbol pengorbanan dan kesungguhan

Awur-awur awu (abu) – filosofi keteguhan ucapan yang tak dapat ditarik kembali

Makna terakhir menjadi pengingat kuat bahwa setiap keputusan harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.

Manusuk Sima bukan sekadar peninggalan masa lalu, tetapi identitas yang terus hidup dan relevan hingga kini. Tradisi ini mengajarkan tentang penghargaan, pengorbanan, kebersamaan, dan komitmen.

Sukadi berharap generasi muda tidak hanya mengetahui, tetapi juga mencintai dan melestarikan budaya ini.

“Ini adalah jati diri Nganjuk. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?” ujarnya.

Manusuk Sima bukan hanya ritual—ia adalah ruh sejarah, pengikat kebersamaan, dan simbol kejayaan yang terus diwariskan. Dari masa lalu, untuk masa kini, dan demi masa depan Nganjuk yang lebih melesat

Selengkapnya

Sinergi Tiga Kepala Daerah: Merumuskan Solusi Strategis Atasi Kemacetan Simpang Mengkreng

Nganjuk– Upaya serius untuk mengurai kemacetan di Simpang Empat Mengkreng terus dilakukan. Tiga kepala daerah, yakni Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi (Kang Marhaen), Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (Mas Dhito), dan Bupati Jombang Warsubi, menggelar pertemuan koordinasi langsung di Pos Polisi Mengkreng pada Rabu sore (08/04/2026).

Pertemuan ini menjadi simbol kuat kolaborasi lintas wilayah yang dikenal sebagai “Segitiga Emas”, dalam merespons salah satu titik kemacetan terparah di jalur nasional. Kepadatan lalu lintas di kawasan ini kerap meningkat signifikan, terutama saat momentum Ramadan dan arus mudik Lebaran.

Dalam forum tersebut, Mas Dhito mengungkapkan bahwa rencana penanganan jangka panjang melalui pembangunan fisik terus dimatangkan. Salah satu opsi yang tengah disiapkan adalah pembangunan flyover sepanjang kurang lebih 700 meter. Namun, realisasi proyek tersebut masih menunggu finalisasi Detailed Engineering Design (DED) dari kementerian terkait.

Di sisi lain, Kang Marhaen menegaskan pentingnya langkah taktis yang bisa segera dijalankan. Ia menyampaikan bahwa koordinasi teknis lanjutan akan dilakukan oleh Dinas PUPR dan Bappeda dari ketiga daerah pada hari berikutnya.

“Kami menargetkan dalam waktu dekat, paling lambat pekan depan, dokumen usulan bersama berupa proposal dan rekomendasi kebijakan sudah siap untuk diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PUPR,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kang Marhaen menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema pembiayaan. Skema utama adalah pengajuan pendanaan penuh melalui Kementerian PUPR, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan nasional. Sementara itu, skema alternatif juga tengah dikaji, termasuk terkait teknis pengadaan lahan sebagai bagian dari kesiapan proyek.

Sinergi tiga daerah ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret, terukur, dan berkelanjutan. Tidak hanya untuk mengurai kemacetan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan pengguna jalan serta memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Timur.

Selengkapnya

Pemkab Nganjuk Serahkan Puluhan Kendaraan Operasional untuk KDKMP

Nganjuk – Pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan masyarakat melalui penyerahan kendaraan operasional bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di GOR Bung Karno, Kelurahan Begadung tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala OPD, camat, serta perwakilan kepala desa dan kelurahan se-Kabupaten Nganjuk. Sekitar 100 peserta turut mengikuti jalannya acara.

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, didampingi Forkopimda. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa bantuan kendaraan operasional ini merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas layanan publik hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah dalam mendukung kinerja KDKMP agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, kendaraan tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas serta efektivitas kerja di lapangan, terutama dalam pembinaan, pengawasan, dan penanganan persoalan masyarakat.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat kendaraan yang merupakan aset negara agar dapat digunakan dalam jangka panjang sesuai peruntukannya.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pula pengecekan kendaraan oleh Forkopimda sebelum akhirnya diberangkatkan menuju masing-masing wilayah penerima.

Sebanyak 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Nganjuk menerima bantuan ini. Adapun kendaraan yang disalurkan terdiri dari 13 unit truk Fuso, 21 unit mobil Cendrawasih, dan 42 unit sepeda motor Kaisar.

Dengan adanya dukungan sarana ini, diharapkan KDKMP semakin sigap, profesional, serta mampu menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.

Selengkapnya

Grand Final Duta Genre 2026 Nganjuk, Ajang Cetak Generasi Muda Cerdas dan Berkarakter

NGANJUK – Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar puncak Grand Final Pemilihan Duta Genre (Generasi Berencana) Tahun 2026 sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda, Kamis (3/2026), di Gedung Wanita Nganjuk.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi bersama Wakil Bupati Tri Handy Saputra serta jajaran Forkopimda. Sebanyak 20 finalis terbaik, terdiri dari 10 putra dan 10 putri, berkompetisi memperebutkan gelar Duta Genre 2026.

Dalam sambutannya, Bupati Marhaen Djumadi menegaskan bahwa ajang ini menjadi momentum penting untuk menggali potensi remaja, khususnya dalam kemampuan komunikasi, penguasaan bahasa, serta kepercayaan diri.

“Antusiasme peserta sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwa generasi muda Nganjuk memiliki potensi besar yang perlu terus kita dukung dan kembangkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari 20 finalis akan disaring menjadi lima besar, kemudian tiga besar, hingga akhirnya terpilih juara utama yang akan mewakili Kabupaten Nganjuk di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Marhaen juga menyoroti capaian prestasi yang telah diraih generasi muda Nganjuk di berbagai ajang sebelumnya, seperti Juara 3 Duta Otonomi Daerah tingkat nasional dan Juara 1 Duta dari BPD RI, sebagai bukti bahwa potensi daerah mampu bersaing di tingkat lebih tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk) Kabupaten Nganjuk, Asti Widyartini, menyampaikan apresiasinya terhadap kualitas para peserta.

 Menurutnya, Duta Genre bukan sekadar kompetisi, tetapi sarana pembentukan karakter dan peningkatan kapasitas generasi muda.

“Ini adalah kesempatan emas bagi remaja untuk mengasah kemampuan, kreativitas, serta membangun rasa percaya diri. Kami ingin mereka menjadi generasi yang cerdas, terencana, dan siap menghadapi masa depan,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Kesehatan yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, guna mendukung program pembinaan remaja, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi dan pembangunan karakter.

Para finalis diharapkan mampu menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing, sekaligus menjadi contoh positif bagi generasi muda lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Nganjuk turut mengumumkan pembukaan pendaftaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Ia mengajak para pelajar yang berminat, khususnya yang bercita-cita melanjutkan pendidikan ke akademi kedinasan, untuk mengikuti seleksi sebagai sarana pembentukan disiplin dan mental.

Acara Grand Final Duta Genre 2026 ditutup dengan penuh semangat melalui yel-yel “Salam Genre”, sebagai simbol komitmen generasi muda Nganjuk dalam menyongsong masa depan yang lebih terencana dan berkualitas.

Selengkapnya

Apel Akbar dan Halal Bihalal ASN Pemkab Nganjuk, Momentum Konsolidasi Kinerja dan Penguatan Integritas

Nganjuk — Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar Apel Akbar dan Halal Bihalal Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi internal, membangun kembali etos kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh ASN lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan dimaknai sebagai momentum refleksi dan peneguhan komitmen bersama dalam menjalankan roda pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, dalam arahannya menegaskan bahwa Halal Bihalal harus dimaknai lebih dari sekadar tradisi saling memaafkan, namun menjadi titik awal untuk memperbaiki kinerja birokrasi secara menyeluruh. 

Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, serta loyalitas ASN dalam menghadapi dinamika dan tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.

“ASN harus mampu menjadi motor penggerak perubahan. Momentum ini harus kita jadikan sebagai awal untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati juga mengingatkan perlunya peningkatan sinergi antar perangkat daerah guna memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, kolaborasi yang solid antar lini birokrasi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Apel Akbar ini sekaligus menjadi ruang evaluasi kinerja serta penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam mengakselerasi program prioritas daerah. Dalam konteks tersebut, ASN dituntut tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan Halal Bihalal yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan yang tetap terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, sekaligus menjadi fondasi sosial dalam membangun birokrasi yang humanis dan responsif.

Dengan semangat baru pasca Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap seluruh ASN mampu meningkatkan kualitas kinerja, menjaga integritas, serta memperkuat dedikasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pembangunan daerah yang berkelanjutan

Selengkapnya

Pemkab Nganjuk “Gas Rem Mendadak”: WFH Diberlakukan, BBM Dihemat Hingga 90 Ribu Liter!

Nganjuk — Di tengah tekanan krisis energi global yang kian memanas akibat konflik di Timur Tengah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tak tinggal diam. Langkah berani langsung digas: kebijakan work from home (WFH) resmi diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Rabu, 1 April 2026.

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi serius untuk “menyelamatkan energi” sekaligus mendorong revolusi cara kerja birokrasi.

“Ini bukan kebijakan biasa. Ini gerakan efisiensi besar-besaran. Kita tekan konsumsi BBM, tapi kinerja harus tetap maksimal, bahkan meningkat,” tegasnya lantang, Jumat (27/3/2026).

WFH akan diterapkan satu hari setiap pekan, tepatnya setiap Rabu. Namun jangan bayangkan santai di rumah—ASN tetap dalam “radar pengawasan ketat”. Absensi digital dilakukan tiga kali sehari: pagi, siang, dan sore. Bahkan, ASN wajib menyalakan live location secara real-time di grup WhatsApp OPD.

“Bukan sekadar hadir, tapi harus benar-benar bekerja. Sistemnya kita buat transparan dan disiplin,” tambahnya.

Surat edaran resmi sebagai payung hukum kebijakan ini akan dirilis Senin (30/3/2026), menandai dimulainya babak baru sistem kerja fleksibel di lingkungan Pemkab Nganjuk.

Yang paling mencuri perhatian, kebijakan ini diproyeksikan mampu memangkas konsumsi BBM hingga 90 ribu liter. Angka yang bukan main—setara langkah konkret melawan pemborosan energi di tengah situasi global yang tak menentu.

Langkah “gas rem” ala Pemkab Nganjuk ini pun digadang-gadang jadi pionir di daerah. Saat banyak masih berpikir, Nganjuk sudah bergerak cepat—mengubah krisis jadi momentum, dan efisiensi jadi kekuatan.

Selengkapnya

BGN Soroti Potensi Penyimpangan dan Intervensi, Mitra Hanya Berperan dalam Pengawasan dan Pengadaan

 

NGANJUK,- Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian, khususnya terkait batasan peran mitra dalam operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam ketentuan yang berlaku, mitra ditegaskan tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap aspek teknis dapur, termasuk dalam penentuan menu maupun pembelian bahan makanan. Seluruh keputusan terkait komposisi menu sepenuhnya menjadi kewenangan tenaga ahli gizi yang telah ditunjuk.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan bahwa pembagian peran ini penting untuk menjaga kualitas program tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Penentuan menu menjadi kewenangan ahli gizi. Mitra tidak boleh mengintervensi, baik dalam penyusunan menu maupun pembelian bahan makanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa mitra tetap memiliki peran dalam proses pengadaan bahan pangan, namun dengan batasan yang jelas.

“Mitra memiliki hak untuk melakukan pembelian bahan makanan, namun harus sepengetahuan Kepala SPPG,” tegasnya.

Menurut Nanik, mekanisme ini diterapkan karena Kepala SPPG yang berstatus Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan terlibat langsung dalam transaksi jual beli. Meski demikian, seluruh proses pengadaan tetap harus berada dalam pengawasan dan sepengetahuan Kepala SPPG guna menjaga akuntabilitas.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran belanja bahan pangan. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, ditemukan indikasi praktik yang tidak sesuai dalam pengadaan bahan baku di sejumlah titik.

“Tidak boleh ada intervensi kepada ahli gizi dalam belanja bahan makanan hanya demi mendapatkan keuntungan,” tambahnya.

Ia menegaskan, praktik semacam itu berpotensi berdampak langsung terhadap kualitas makanan yang disajikan, sehingga tidak memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan dalam program MBG.

Informasi tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan arahan terkait program MBG yang diunggah melalui akun TikTok resmi miliknya.

Dalam pelaksanaannya, dapur SPPG juga diwajibkan mengacu dibawah harga pada ketentuan harga eceran tertinggi (HET) Pasaran Pembelian bahan pangan tidak diperkenankan melebihi batas harga tersebut, serta diharapkan dapat dilakukan secara efisien dengan tetap menjaga kualitas.

Sementara itu, aspek pemenuhan gizi tetap menjadi prioritas utama. Penyusunan menu tidak dianjurkan terpaku pada satu jenis bahan tertentu, seperti Susu, mengingat fluktuasi harga yang tinggi karena ada permainan - permainan dilapangan bisa digantikan fokus pada pemenuhan kebutuhan gizi yang cukup. Ujar Nanik.

Dengan adanya penegasan ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG dapat menjalankan peran masing-masing secara proporsional, serta menjaga integritas dalam pengelolaan program guna memastikan tujuan peningkatan gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal. 

Dan untuk pembentukan satgas mbg juga segera akan melakukan tindakan bagi SPPG yang melakukan pelanggaran ataupun mitra - mitra yang sering melakukan intervensi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Selengkapnya