Gerakan Kerja Bakti Serentak “Jogo Nganjuk Bersih–Indonesia ASRI” Digelar, Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat

Nganjuk — Pemerintah Kabupaten Kabupaten Nganjuk menggelar Gerakan Kerja Bakti Serentak bertajuk “Jogo Nganjuk Bersih–Indonesia ASRI” sebagai upaya nyata menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.  (18/2/2026)

Kegiatan ini dilaksanakan secara serempak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di berbagai wilayah.

Gerakan tersebut diikuti langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk, jajaran perangkat daerah, TNI-Polri, aparatur desa, pelajar, komunitas, hingga masyarakat umum. 

Kehadiran para pemimpin daerah menjadi simbol kuat komitmen pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kegiatan kerja bakti difokuskan pada pembersihan fasilitas umum, jalan lingkungan, saluran air, ruang terbuka hijau, serta area-area yang berpotensi menjadi titik penumpukan sampah. 

Selain aksi bersih-bersih, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Gerakan “Jogo Nganjuk Bersih–Indonesia ASRI” sekaligus merupakan bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap instruksi Presiden Republik Indonesia dalam mendorong budaya hidup bersih dan pelestarian lingkungan di seluruh daerah.

Melalui gerakan ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat untuk tidak hanya menjaga kebersihan saat kegiatan berlangsung, tetapi juga menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya Nganjuk yang bersih, indah, dan nyaman

Selengkapnya

Tagihan Ujian Berujung Ancaman, Komite SMK Bagor Disorot Publik: Sumbangan atau Pungutan Terselubung?

Nganjuk — Polemik pendidikan di Kabupaten Nganjuk memasuki fase panas dan mengundang kemarahan publik. Sebuah surat penagihan yang diduga dikeluarkan oleh Ketua Komite SMK Negeri 1  Bagor viral setelah memuat kewajiban pembayaran yang dikaitkan langsung dengan hak siswa mengikuti ujian. Praktik ini dinilai brutal dan mencederai dunia pendidikan.

Alih-alih meredam kegaduhan, klarifikasi yang dimuat media online IKNews pada Selasa (17/2/2026) justru menyiram bensin ke api. Dalam klarifikasi tersebut, Ketua Komite berdalih bahwa penagihan dilakukan atas dasar kesepakatan wali murid.

Dalih itu langsung dipatahkan Ketua Salam Lima Jari, Yulma, yang menyebut alasan kesepakatan sebagai narasi pembenaran atas kebijakan yang nyata-nyata memberatkan orang tua siswa.

“Kalau benar kesepakatan, kenapa surat ini bocor dan meledak ke publik? Ini bukti kuat bahwa wali murid keberatan dan merasa ditekan,” tegas Yulma.

Ia menilai, kebocoran surat tersebut justru membuka tabir praktik yang selama ini diduga dipaksakan secara sistematis. Terlebih, istilah “sumbangan” yang digunakan dianggap menyesatkan.

“Sumbangan itu sukarela dan sekali bayar. Tapi ini ditagih rutin dan dijadikan syarat ikut ujian. Itu bukan sumbangan, itu pungutan terselubung,” katanya dengan nada keras.

Yulma juga menegaskan bahwa mengaitkan pembayaran dengan hak mengikuti ujian adalah bentuk tekanan psikologis terhadap siswa dan wali murid, yang tidak bisa ditoleransi dalam sistem pendidikan.

Atas dasar itu, Salam Lima Jari menyatakan perlawanan terbuka dan memastikan kasus ini akan dibawa ke ranah hukum.

“Kami menolak keras. Persoalan ini akan kami sandingkan ke Kejaksaan Republik Indonesia. Jangan sampai pendidikan dijadikan ladang pungutan,” tegasnya.

Kini kasus ini menjadi hot news dan sorotan tajam masyarakat. Publik mendesak aparat penegak hukum dan dinas terkait segera turun tangan mengusut dugaan pungutan berkedok kesepakatan yang dinilai mencederai asas keadilan, transparansi, dan hak dasar siswa. Jika terbukti, praktik ini berpotensi menyeret pihak-pihak terkait ke konsekuensi hukum serius dan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan.

Selengkapnya

PUPUK SUBSIDI DIDUGA DIJUAL DI ATAS HET, PETANI DIWILAYAH KECAMATAN SUKOMORO RESAH

Nganjuk — Program pupuk subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk meringankan beban petani kembali tercoreng. Di wilayah Kecamatan Sukomoro, pupuk subsidi yang seharusnya ditebus sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp 90.000 per sak, diduga dijual dengan harga fantastis mencapai Rp 115.000 per sak.

Informasi mengejutkan ini diterima redaksi melalui sambungan seluler pada Kamis (12/2/2026).

 Narasumber berinisial S (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan bahwa praktik penjualan pupuk subsidi di atas harga resmi tersebut sudah berlangsung di wilayahnya.

Ironisnya, dugaan ini bukan sekadar isu. Salah satu perangkat desa setempat bahkan membenarkan bahwa pupuk subsidi memang dijual seharga Rp 115.000 per sak.

 Dalihnya, yang terpenting seluruh petani tetap bisa membeli dan kondisi wilayah tetap “kondusif”.

Pernyataan tersebut justru memantik kemarahan dan tanda tanya besar. S secara terbuka menyatakan keberatannya.

 Menurutnya, petani terpaksa membeli pupuk berapa pun harganya karena kebutuhan mendesak di musim tanam.

“Kalau memang dijual Rp 115.000, petani pasti nurut. Tapi pertanyaannya, ke mana larinya uang subsidi dari pemerintah?” ujar S dengan nada geram.

Tak berhenti di situ, salah satu tokoh desa (kamituwo) juga memberikan pernyataan yang tak kalah kontroversial. Ia menyebut harga Rp 115.000 tersebut sudah melalui “kesepakatan”. Namun, ia berdalih hanya sebagai penasehat dan menyarankan agar awak media langsung menghubungi Ketua Kelompok Tani (Poktan).

Saat diminta nama dan nomor kontak Ketua Poktan, jawaban tak kunjung diberikan. Sikap tertutup ini justru menambah kecurigaan publik. 

Hingga berita ini diturunkan, Ketua Poktan Sukomakmur belum memberikan klarifikasi maupun penjelasan resmi terkait dugaan penjualan pupuk subsidi di atas HET tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyimpangan distribusi pupuk subsidi di Kabupaten Nganjuk.

 Publik kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas dugaan permainan harga yang berpotensi merugikan petani kecil dan mencederai tujuan mulia program subsidi pemerintah.

Selengkapnya

Diduga Limbah Bell Food Dibuang di Alas Wengkal Rejoso, APH Panggil Pihak Pabrik

. Limbah Belfoods Di Buang Sembarangan

NGANJUK — Limbah yang diduga berasal dari Pabrik Bell Food Nganjuk ditemukan dibuang di kawasan alas Wengkal, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Senin (9/2/2026). Temuan tersebut memicu keresahan warga karena limbah menimbulkan bau menyengat.

Limbah yang ditemukan berupa sisa adonan produksi yang tidak jadi. Berdasarkan informasi di lapangan, limbah tersebut dibuang dalam jumlah sekitar dua rit di lokasi alas Wengkal.

Saat dikonfirmasi kontributor media melalui pesan WhatsApp, perwakilan Pabrik Bell Food bernama Sahrun menyatakan pihaknya masih melakukan koordinasi internal.

“Maaf, saya koordinasikan dulu dengan konsultan,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Ali Mustopa, pihak ketiga yang disebut terkait lokasi pembuangan, mengaku tidak menerima pemberitahuan maupun koordinasi dari pihak pabrik sebelum limbah dibuang.

“Saat pembuangan limbah di alas Wengkal, pihak pabrik tidak berkoordinasi dengan saya,” kata Ali.

Kepala Desa Wengkal, Totok, membenarkan adanya pembuangan limbah tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya limbah itu disampaikan sebagai limbah kering yang diklaim dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Namun setelah dibuang, limbah justru menimbulkan bau menyengat.

“Setelah dibuang sekitar dua rit, baunya menyengat. Warga keberatan dan limbah akhirnya diuruk,” ujar Totok.

Ia juga menegaskan bahwa pihak desa tidak mengizinkan wilayahnya dijadikan lokasi pembuangan limbah dan meminta agar persoalan tersebut dikoordinasikan langsung antara pihak pabrik dan pihak terkait lainnya.

Hingga berita ini diturunkan, Aparat Penegak Hukum (APH) membenarkan bahwa pihak Pabrik Bell Food telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan pembuangan limbah tersebut.

Kasus ini masih dalam penanganan pihak berwenang untuk memastikan apakah pembuangan limbah tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (Tim)

Selengkapnya

Tanam Harapan di Banaran: Aksi Nyata Mahasiswa KKN UNP Kediri untuk Lingkungan dan Ketahanan Pangan

KEDIRI,  – Mahasiswa dan mahasiswi Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Nusantara PGRI Kediri melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Banaran, Kota Kediri, khususnya di RT 13. Kegiatan ini difokuskan pada upaya pemberdayaan warga melalui pemanfaatan lahan sempit dan pengelolaan limbah rumah tangga secara kreatif. (8/2/2026)

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa KKN membagikan bibit cabai dan tomat kepada warga sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan keluarga. Pembagian bibit ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mulai menanam tanaman pangan secara mandiri di lingkungan rumah masing-masing, meskipun dengan keterbatasan lahan.

Tidak hanya memberikan bibit, mahasiswa KKN juga mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan galon bekas air minum yang diolah menjadi pot tanaman yang unik dan menarik. Galon bekas dipotong dan dihias sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai media tanam yang ramah lingkungan sekaligus memiliki nilai estetika. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang sampah plastik serta mengajak warga memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang lebih berguna.

Ketua kelompok KKN Arkadia Alam Firmansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memberikan dampak langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Kami ingin masyarakat, khususnya warga RT 13, bisa memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar rumah menjadi media tanam yang bermanfaat. Selain lebih ramah lingkungan, kegiatan menanam cabai dan tomat juga diharapkan dapat membantu kebutuhan dapur sehari-hari,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya mahasiswa untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

“Melalui kegiatan sederhana ini, kami berharap tumbuh kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal kecil di rumah masing-masing,” tambahnya.

Warga RT 13 menyambut baik kegiatan tersebut dan terlihat antusias mengikuti sosialisasi serta praktik langsung pembuatan pot dari galon bekas. Beberapa warga menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan baru tentang cara bercocok tanam sederhana di rumah sekaligus mengurangi limbah plastik yang selama ini hanya dibuang.

Melalui program ini, mahasiswa KKN Universitas Nusantara PGRI Kediri berharap dapat menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, mendorong budaya menanam di rumah, serta memperkuat semangat gotong royong di lingkungan Kelurahan Banaran. Kegiatan pengabdian masyarakat ini menjadi salah satu wujud nyata peran mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Selengkapnya

Efektivitas Investasi Nganjuk Naik Jadi 49,79 Persen, DPMPTSP Tekankan Pentingnya Kepatuhan Pelaporan

NGANJUK – Kabupaten Nganjuk mencatat peningkatan signifikan dalam efektivitas realisasi investasi sepanjang tahun 2025. Persentase nilai realisasi investasi terhadap rencana investasi melonjak dari 26 persen pada 2024 menjadi 49,79 persen pada 2025, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 31 persen.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, Samsul Huda, dalam kegiatan yang digelar di Hotel Sawahan, Kabupaten Nganjuk, Senin (9/2/2026).

“Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola perizinan dan iklim investasi daerah. Namun, peningkatan ini harus diikuti dengan kepatuhan pelaporan dari seluruh pelaku usaha,” ujar Samsul Huda.

Berdasarkan data pemerintah daerah, total realisasi investasi Nganjuk pada 2025 mencapai Rp 1,105 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Non-UMK sebesar Rp 622,8 miliar, disusul PMDN UMK senilai Rp 375,9 miliar. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp 106,8 miliar.

Samsul Huda menjelaskan, masih rendahnya kontribusi PMA menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, salah satu faktor penyebabnya adalah belum tersusunnya dokumen Investment Project Ready to Offer (I-Pro) yang dibutuhkan investor berskala global sebagai acuan kelayakan dan kepastian proyek.

“Dokumen I-Pro menjadi instrumen penting agar potensi daerah dapat diterjemahkan menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan. Tanpa itu, daya tarik ke investor asing belum optimal,” katanya.

Selain tantangan PMA, DPMPTSP juga menyoroti rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung pada akurasi perencanaan pembangunan daerah.

“Data investasi menjadi dasar penentuan kebutuhan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan utilitas lainnya. Jika pelaporan tidak tertib, maka perencanaan pembangunan berisiko tidak tepat sasaran,” tegas Samsul.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah penguatan regulasi, termasuk review peraturan dan penerapan sanksi administratif, khususnya bagi pelaku usaha non-UMK yang tidak patuh terhadap kewajiban pelaporan.

Di sisi pelayanan publik, Samsul Huda mengapresiasi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk. Nilai IKM naik dari 72 pada 2024 menjadi 87,73 pada 2025, dengan kategori mutu pelayanan “Baik” berdasarkan survei terhadap 1.935 responden.

Menurutnya, penerapan budaya kerja BerAKHLAK dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Nyawiji berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas layanan perizinan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menargetkan nilai investasi mencapai Rp 1,27 triliun pada 2029, dengan fokus pada efisiensi anggaran dan penguatan iklim penanaman modal. Dari total anggaran daerah, alokasi untuk pengembangan iklim investasi pada 2027 tercatat sekitar Rp 255 juta dari total Rp 7,12 miliar.

“Yang terpenting adalah menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Investasi yang sehat harus tumbuh dalam sistem yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Samsul Huda.

Selengkapnya

Roadshow GenRe Guncang SMKN 1 Tanjunganom, Pemkab Nganjuk Bentengi Remaja dari Ancaman Masa Depan

NGANJUK – Pemerintah Kabupaten Nganjuk tancap gas mencetak generasi emas masa depan. Melalui Roadshow Duta Generasi Berencana (GenRe), Pemkab Nganjuk turun langsung ke SMKN 1 Tanjunganom untuk membentengi pelajar dari ancaman serius yang berpotensi menghancurkan masa depan remaja menuju Indonesia Emas 2045.

Kegiatan strategis ini menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Di hadapan ratusan siswa, guru, serta jajaran pejabat daerah, Pemkab Nganjuk menegaskan komitmennya memutus mata rantai persoalan remaja yang kian mengkhawatirkan, mulai dari pernikahan dini, seks bebas, hingga penyalahgunaan narkotika.

Melalui sosialisasi Program Bangga Kencana, Dinas PPKB Nganjuk mengupas tuntas bahaya Triad Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Materi ini bukan sekadar teori, namun peringatan nyata agar pelajar tidak terjerumus pada keputusan fatal yang berdampak panjang terhadap masa depan, kesehatan, dan kehidupan berkeluarga.

Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, secara blak-blakan menyoroti masih maraknya kenakalan remaja, termasuk kasus kehamilan di luar nikah yang melibatkan pelajar. Ia menegaskan bahwa masa depan tidak boleh diserahkan pada kebetulan, melainkan harus dirancang dengan perencanaan hidup yang matang.

“Remaja harus punya rencana A, B, bahkan C. Kegagalan bukan akhir, tapi ujian mental. Yang terpenting, jangan meremehkan siapa pun, jaga etika, dan terus berjuang meraih cita-cita,” tegasnya di hadapan para siswa.

Pihak SMKN 1 Tanjunganom menyambut positif roadshow tersebut. Sekolah berharap edukasi yang diberikan mampu membuka wawasan siswa, memperkuat mental, serta melahirkan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan siap menjadi agen perubahan bagi kemajuan Kabupaten Nganjuk.

Roadshow GenRe ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Nganjuk dalam menyelamatkan masa depan generasi muda. Sebab, Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud jika remaja hari ini tumbuh sebagai generasi tangguh, beretika, dan berencana.

Selengkapnya