"Jangan Lengah Layani Rakyat!" HUT ke-20 PPDI Nganjuk Jadi Panggung Peringatan Keras Bupati Marhaen untuk Perangkat Desa

NGANJUK – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20 Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Nganjuk tak hanya diwarnai suasana kebersamaan. Di balik perayaan tersebut, Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi melontarkan pesan keras kepada seluruh perangkat desa agar tidak terlena dengan rutinitas birokrasi dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Di hadapan puluhan perangkat desa dari berbagai kecamatan, Marhaen menegaskan bahwa perangkat desa merupakan garda terdepan pemerintahan. Baik buruknya pelayanan publik, menurutnya, sangat bergantung pada kinerja aparatur desa yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat.

"Perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan publik. Profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan harus terus dijaga dan ditingkatkan," tegas Marhaen, Jumat (10/7/2026).

Marhaen juga mengingatkan agar perangkat desa tidak berjalan sendiri. Ia meminta seluruh aparatur desa memperkuat sinergi dengan kepala desa dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Momentum HUT ke-20 PPDI ini menjadi pengingat bahwa tantangan pemerintahan desa semakin besar. Masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan warga. Karena itu, perangkat desa dituntut tidak hanya mampu menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga menjadi pelayan publik yang responsif, profesional, dan berintegritas.

Perayaan yang dihadiri pengurus PPDI, perangkat desa, serta sejumlah tamu undangan tersebut menjadi simbol kuat bahwa desa tetap menjadi fondasi pembangunan Kabupaten Nganjuk.

 Dengan semangat dua dekade PPDI, diharapkan lahir aparatur desa yang semakin solid, berdaya saing, dan mampu menjawab harapan masyarakat di tengah tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang

Selengkapnya

Ayam Goreng NavaNikmatnya Ayam Kampung Asli, Gurih yang Bikin Ketagihan

Nganjuk – Saat cita rasa bertemu kualitas, lahirlah Ayam Goreng Nava, sajian ayam kampung dengan bumbu rempah khas yang meresap hingga ke dalam. Digoreng dengan teknik ayam goreng sreng, menghasilkan tekstur renyah keemasan di luar, namun tetap lembut, juicy, dan kaya rasa di setiap gigitan.

Disajikan bersama sambal yang pedas menggoda serta lalapan segar, setiap porsi menghadirkan pengalaman kuliner yang sederhana namun istimewa. Cocok dinikmati bersama keluarga, sahabat, maupun sebagai teman bersantai.

Yang lebih menarik, kelezatan premium ini dapat dinikmati hanya dengan Rp20.000 per porsi. Harga bersahabat untuk kualitas ayam kampung pilihan yang memuaskan.

📍 Lokasi: Jalan Surabaya–Nganjuk, tepat di depan Luwes. Mudah dijangkau dan menjadi pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin menikmati kuliner lezat dengan suasana nyaman.

Sekali mencoba, rasanya akan selalu dirindukan.

Ayam Goreng Nava

Renyahnya Menggoda, Gurihnya Terasa, Harganya Bersahabat.

Datang, Cicipi, dan Buktikan Sendiri Kelezatannya!

Selengkapnya

120 Mahasiswa KKN UMSurabaya Siap Terjun ke Nganjuk, Perkuat Pembangunan Desa Lewat Inovasi dan Pengabdian

Nganjuk – Sebanyak 120 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Surabaya resmi memulai pengabdian di Kabupaten Nganjuk. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai bentuk sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, Senin (7/7/2026).

Para mahasiswa akan ditempatkan di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Sukomoro dan Gondang. Selama masa KKN, mereka diharapkan mampu menghadirkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan potensi lokal.

Bupati Nganjuk, Dr. Drs. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., M.M., M.B.A., menegaskan bahwa program KKN bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan warga diharapkan mampu melahirkan ide-ide kreatif serta solusi inovatif dalam mendukung percepatan pembangunan di tingkat desa.

Melalui semangat pengabdian dan kebersamaan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap keberadaan mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Surabaya dapat menjadi energi baru bagi masyarakat, sekaligus meninggalkan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kemajuan desa di Kabupaten Nganjuk.

Selengkapnya

Bungkam Usai Diperiksa Seharian, Sekda Nganjuk Tinggalkan Kejari, Penyidikan Kasus Bendungan Margopatut Terus Bergulir

NGANJUK – Suasana di Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk menjadi perhatian publik, Senin (6/7/2026). Setelah menjalani pemeriksaan selama hampir sembilan jam sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi proyek Bendungan Margopatut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, memilih meninggalkan kantor kejaksaan tanpa memberikan keterangan sedikit pun kepada awak media.

Sejak pagi, kehadiran orang nomor satu di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Nganjuk itu telah menjadi sorotan. Pemeriksaan yang berlangsung sejak sekitar pukul 09.00 WIB baru berakhir pada pukul 17.57 WIB.

Usai menjalani pemeriksaan, Nur Solekan tidak menggunakan kendaraan yang sama saat datang. Ia dijemput menggunakan mobil Toyota Innova bernomor polisi AG 1296 CR dan langsung meninggalkan halaman Kejari Nganjuk.

Puluhan wartawan yang telah menunggu berupaya meminta penjelasan mengenai materi pemeriksaan maupun perkembangan penyidikan. Namun, Nur Solekan tetap memilih bungkam. Tanpa sepatah kata ataupun memberikan isyarat kepada awak media, ia langsung masuk ke dalam kendaraan dan meninggalkan lokasi.

Sikap diam Sekda menambah perhatian publik terhadap penanganan dugaan korupsi Bendungan Margopatut yang kini tengah didalami Kejari Nganjuk. Meski pemeriksaan telah selesai, penyidik belum mengungkap materi yang digali maupun hasil pemeriksaan terhadap saksi.

Hingga kini, Nur Solekan masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Nganjuk menegaskan proses penyidikan perkara dugaan korupsi Bendungan Margopatut terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai alat bukti yang diperoleh.

Pemeriksaan maraton terhadap Sekda menjadi sinyal bahwa penyidikan memasuki fase pendalaman, dengan publik kini menanti langkah lanjutan penyidik dalam mengungkap secara terang perkara yang menjadi perhatian masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Selengkapnya

Penyidikan Kasus Bendungan Margopatut Naik Level, Sekda Nganjuk Diperiksa Kejari Sebagai Saksi

NGANJUK – Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Bendungan Margopatut memasuki babak yang semakin serius. Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk mulai menelusuri keterangan dari jajaran pejabat strategis Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Nganjuk, Nur Solekan, sebagai saksi, Senin (6/7/2026).

Pemeriksaan terhadap pejabat tertinggi di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Nganjuk tersebut menjadi perhatian publik. Langkah penyidik dinilai sebagai bagian dari pendalaman untuk mengungkap secara utuh proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek Bendungan Margopatut yang kini tengah diselidiki.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Roby Yahya, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Nur Solekan.

"Iya betul," ujarnya singkat saat dikonfirmasi awak media.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Nur Solekan tiba di Kantor Kejari Nganjuk sekitar pukul 09.50 WIB menggunakan mobil pribadi berpelat AD 1574 TE. Tanpa didampingi rombongan, ia langsung memasuki ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik.

Sejumlah awak media yang menunggu di halaman kantor kejaksaan sempat meminta keterangan terkait maksud kedatangannya. Namun, Nur Solekan memilih tidak memberikan komentar. Ia hanya tersenyum dan langsung memasuki ruang pemeriksaan.

Meski statusnya masih sebagai saksi, pemanggilan Sekda menunjukkan bahwa penyidik terus memperluas pendalaman terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi penting dalam perkara tersebut. Pemeriksaan ini sekaligus menegaskan komitmen Kejari Nganjuk untuk mengusut dugaan korupsi Bendungan Margopatut secara menyeluruh, profesional, dan tanpa pandang jabatan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kejari Nganjuk belum mengungkap materi pemeriksaan maupun kemungkinan adanya pihak lain yang akan dipanggil dalam proses penyidikan. Sementara itu, perkembangan kasus Bendungan Margopatut terus menjadi perhatian masyarakat yang menanti kepastian hukum dan transparansi dalam penanganannya.

Selengkapnya

Komisi III DPRD Nganjuk Gelar RDP, Mahasiswa Soroti Infrastruktur Jalan

 

Nganjuk,- Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk serta perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung yang terdiri dari PMII dan GMNI Kabupaten Nganjuk. Jum'at (3/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi perhatian masyarakat.

RDP digelar sebagai forum untuk menyerap aspirasi mahasiswa sekaligus meminta penjelasan dari Dinas PUPR terkait kondisi infrastruktur jalan, program pemeliharaan, serta langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk, Gondo Haryono, mengapresiasi kepedulian mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui jalur dialog dan forum resmi. Menurutnya, sinergi antara mahasiswa, legislatif, dan pemerintah daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.

"Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan melalui forum resmi. Kritik, masukan, dan pengawasan dari mahasiswa merupakan energi positif bagi pemerintah daerah. Harapan kami, kolaborasi seperti ini terus terjalin demi kemajuan Kabupaten Nganjuk dan terciptanya pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Gondo Haryono.

Sementara itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung dari PMII Kabupaten Nganjuk, Rafli Fajri, menyampaikan sejumlah perhatian terkait tata kelola pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, mahasiswa mendorong adanya transparansi anggaran pembangunan, percepatan penanganan jalan rusak yang menjadi keluhan masyarakat, serta kejelasan sikap pemerintah daerah dalam menindaklanjuti berbagai laporan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan, termasuk aplikasi Nganjuk Smart City.

"Kami mempertanyakan sejauh mana transparansi anggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, kami meminta Dinas PUPR memaparkan langkah konkret dalam menangani jalan rusak yang masih menjadi keluhan masyarakat. Kami juga ingin mengetahui bagaimana respons pemerintah daerah terhadap berbagai aduan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui aplikasi Nganjuk Smart City. Jangan sampai masyarakat sudah melapor, tetapi tidak mengetahui bagaimana tindak lanjutnya," kata Rafli.

Dalam kesempatan tersebut, Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk memaparkan sejumlah program penanganan infrastruktur jalan, termasuk skema pemeliharaan rutin dan prioritas perbaikan ruas jalan berdasarkan tingkat kerusakan serta kemampuan anggaran daerah. Berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa juga menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk menegaskan akan terus mengawal hasil rapat tersebut agar setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh pemerintah daerah, khususnya terkait percepatan perbaikan jalan dan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Rapat dengar pendapat berlangsung hangat dan penuh suasana dialog yang konstruktif. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama antara Komisi III DPRD Kabupaten Nganjuk, Dinas PUPR, serta seluruh perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung sebagai bentuk komitmen bersama untuk terus bersinergi dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik di Kabupaten Nganjuk.

Selengkapnya

OPINI PUBLIK: Siswa Baru Diduga Jadi Ladang Bisnis Baru, Orang Tua Menjerit di Tengah Beban Seragam Sekolah

NGANJUK – Euforia penerimaan siswa baru tahun 2026 berubah menjadi cerita panjang penuh kegelisahan bagi sebagian orang tua. Di tengah rumitnya sistem SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) yang membuat banyak keluarga harus berjibaku memahami aturan, muncul persoalan lain yang tak kalah menguras pikiran: beban biaya perlengkapan sekolah, terutama kain seragam. (29/6/2026)

Bagi keluarga mampu, biaya tambahan mungkin bukan persoalan besar. Namun bagi masyarakat kecil seperti petani, buruh harian, penjahit rumahan, hingga pekerja dengan penghasilan pas-pasan, setiap rupiah menjadi perhitungan.

Mereka hanya bisa berharap anak-anaknya mendapatkan kesempatan masuk sekolah negeri melalui jalur yang tersedia. Berbeda dengan sebagian keluarga yang memiliki dukungan ekonomi lebih kuat dan bekal prestasi akademik maupun non-akademik, yang merasa lebih percaya diri menghadapi persaingan masuk sekolah.

Namun, ketika perjuangan mendapatkan kursi di sekolah negeri berhasil, persoalan baru justru muncul.

Seorang ibu penjahit di Kabupaten Nganjuk mengaku sempat bernapas lega setelah anaknya diterima di salah satu Sekolah Menengah Atas (SLTA) melalui jalur afirmasi. 

Jalur yang seharusnya menjadi pintu harapan bagi keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan.

Tetapi harapan itu kembali diuji ketika harus memenuhi kebutuhan seragam sekolah.

Dengan kondisi ekonomi terbatas, sang ibu mencoba meminta keringanan pembayaran kain seragam kepada pihak koperasi sekolah. Namun, menurut pengakuannya, permintaan tersebut tidak mendapatkan solusi.

"Saya hanya meminta keringanan karena uang belum cukup. Tapi saya mendapat jawaban kalau tidak bisa, kalau uang tidak cukup ya dikurangi saja, yang penting harus lunas," ungkapnya.

Terpaksa, sang ibu akhirnya membayar lunas menggunakan uang yang seharusnya menjadi modal usaha jahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bagi dirinya, sekolah bukan sekadar tempat belajar, tetapi jalan bagi anaknya untuk mengubah masa depan.

"Tolong kami, anak kami ingin sekolah. Kami ingin mereka sukses dan memiliki kehidupan yang lebih baik," harapnya.

Kasus ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah program pendidikan bagi keluarga kurang mampu benar-benar telah memberikan kemudahan, atau justru masih menyisakan beban baru setelah anak berhasil diterima sekolah?

Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait hadir memberikan solusi, agar semangat pendidikan tidak terhenti hanya karena persoalan biaya perlengkapan sekolah.

Sebab bagi keluarga kecil, mendapatkan kesempatan sekolah adalah perjuangan. Jangan sampai pintu pendidikan yang sudah terbuka kembali terasa berat hanya karena biaya yang sulit dijangkau.

amin

Selengkapnya