Nganjuk - Forum Peduli Masyarakat Nganjuk (FPMN) yang diketuai oleh Suyadi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Nganjuk pada hari Jumat, 18 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB. Aksi yang diikuti oleh sekitar 100 orang ini bertujuan untuk menuntut penjelasan tertulis terkait hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Ngepung.
Dalam orasinya, Suyadi menjelaskan bahwa Inspektorat sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara di tingkat desa, harus memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka terkait dengan hasil audit APBDES Ngepung. “Kami ingin Inspektorat menjelaskan secara transparan tentang penggunaan anggaran desa yang seharusnya dipergunakan untuk kemajuan desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Suyadi.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari tuntutan masyarakat yang sudah disuarakan sejak tahun 2018. FPMN menilai bahwa selama ini belum ada tindakan nyata dari Inspektorat untuk memberikan penjelasan yang memadai terkait pengelolaan dana desa. Mereka juga menegaskan bahwa ketidaktransparanan ini memicu kecurigaan adanya praktek kongkalikong atau penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat.
“Jangan salahkan kami jika kami sebagai masyarakat menuding Inspektorat terlibat dalam kongkalikong atau 'makan uang rakyat',” kata Suyadi, menegaskan kekecewaannya.
FPMN menganggap aksi ini sebagai langkah terakhir setelah berbagai upaya sebelumnya, termasuk seruan transparansi sejak lima tahun lalu, tidak mendapatkan respon yang memadai dari pihak berwenang.
Aksi tersebut berakhir dengan penyampaian surat terbuka yang ditujukan kepada Inspektorat Nganjuk, memohon penjelasan resmi terkait audit APBDES Ngepung. Pihak FPMN menegaskan akan terus memantau perkembangan dan berharap ada langkah konkret untuk memastikan penggunaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel.
