Nganjuk – Kontroversi mencuat di tengah persiapan Pesta Demokrasi serentak 2024 di Kabupaten Nganjuk.
Salah satu mobil ambulans milik PC Muslimat NU Kabupaten Nganjuk diduga terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati. Mobil ambulans tersebut terpantau dengan gambar salah satu Paslon yang terpasang di bagian belakang kendaraan, yang seharusnya digunakan untuk keperluan kemanusiaan, bukan untuk kepentingan politik.
Keberadaan gambar Paslon tersebut menimbulkan tanda tanya dan kekecewaan, mengingat mobil ambulans tersebut merupakan aset organisasi yang seharusnya netral dan tidak terlibat dalam aktivitas politik. Hal ini mendapat perhatian serius dari masyarakat dan pihak yang peduli terhadap netralitas organisasi kemasyarakatan.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Mutik yang merupakan salah satu anggota PC Muslimat NU Nganjuk membenarkan adanya himbauan untuk memasang gambar Paslon, namun menegaskan bahwa himbauan tersebut seharusnya diterapkan pada mobil pribadi, bukan mobil organisasi. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya berterima kasih atas informasi ini dan berjanji segera menindaklanjuti.(17/10/2024)
Namun, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa gambar tersebut tetap terpasang di kendaraan yang jelas-jelas milik organisasi. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontrol internal PC Muslimat NU dalam memastikan kendaraan organisasi tetap bebas dari intervensi politik.
Tindakan ini memicu kekecewaan di kalangan warga yang merasa bahwa netralitas organisasi seharusnya dijaga, terlebih bagi organisasi sosial dan kemasyarakatan yang diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang dalam proses demokrasi, bukan justru terlibat dalam politisasi. Diharapkan pihak PC Muslimat NU Kabupaten Nganjuk dapat segera memberikan klarifikasi lebih lanjut dan menanggapi permasalahan ini secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Kampanye politik dengan melibatkan kendaraan sosial seperti ambulans dinilai dapat merusak citra organisasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi lembaga-lembaga sosial yang seharusnya berada di luar dunia politik praktis.
