Nganjuk – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semestinya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi peserta didik, kini tercoreng oleh dugaan kelalaian serius. Beredar luas dokumentasi foto yang memperlihatkan menu buah berupa jambu biji mentah (jambu klutuk) yang disajikan kepada siswa SDN Putuk 2, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, pada Selasa (17/3/2026).
Penyajian buah yang belum layak konsumsi tersebut menuai reaksi keras dari wali murid. Mereka menilai, tindakan tersebut tidak hanya mencederai tujuan program, tetapi juga mencerminkan rendahnya standar pengawasan.
“Ini bukan sekadar kekeliruan teknis. Ini bentuk kelalaian yang tidak dapat ditoleransi. Program bergizi tidak boleh dijalankan secara serampangan,” ujar
salah satu wali murid dengan nada tegas.
Istilah bergizi dalam konteks program nasional seharusnya merujuk pada makanan yang memenuhi standar kelayakan konsumsi, baik dari segi kualitas, kematangan, maupun kandungan nutrisi. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya—buah yang disajikan belum memenuhi kriteria tersebut.
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa dapur penyedia MBG berada di wilayah Loceret. Hal ini semakin mempertegas pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi dan pengendalian mutu makanan.
Sejumlah pihak menilai, insiden ini tidak boleh dipandang sebagai kasus insidental semata. Jika tidak segera ditindaklanjuti, dikhawatirkan praktik serupa dapat terjadi secara sistematis dan berulang.
Pengamat kesehatan masyarakat menyatakan bahwa konsumsi buah mentah dalam kondisi tertentu dapat berdampak kurang baik bagi pencernaan anak.
“Nilai gizinya belum optimal, bahkan berpotensi menimbulkan gangguan. Ini jelas tidak sejalan dengan prinsip gizi seimbang,” tegasnya.
Peristiwa ini memantik perhatian publik dan menjadi bahan perbincangan luas di masyarakat. Desakan evaluasi dan penindakan terhadap pihak yang bertanggung jawab pun menguat.
Program berskala publik seperti MBG tidak hanya menuntut realisasi, tetapi juga akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang ketat, program yang dirancang untuk kebaikan justru berpotensi menjadi preseden buruk dalam pelayanan kepada masyarakat.
