Nganjuk, - Kampanye Akbar yang seharusnya berlangsung dengan tertib dan sesuai aturan di GOR Begadung, Nganjuk, justru dikelilingi kontroversi. Acara yang dihadiri oleh ribuan warga tersebut, selain dipenuhi dengan janji-janji politik dari para orator, juga menciptakan kericuhan terkait keterlibatan anak-anak dalam kegiatan kampanye serta banyaknya bendera organisasi yang berkibar di area tersebut. (10/11/2024)
Pemandangan yang mengejutkan terjadi ketika sejumlah orangtua membawa anak-anak mereka ke acara kampanye dan bahkan memakaikan atribut kampanye seperti kaos dan topi bergambar pasangan calon.
Padahal, sebagaimana diatur dalam peraturan pemilu, keterlibatan anak-anak dalam kampanye politik dilarang keras. Hal ini menimbulkan kecaman dari sejumlah pihak yang menilai bahwa penggunaan anak-anak sebagai alat kampanye merendahkan integritas acara politik tersebut.
Selain itu, kehadiran bendera-bendera organisasi yang berkibar di lokasi kampanye juga menjadi sorotan. Banyak pihak mempertanyakan mengapa bendera-bendera yang tidak terkait langsung dengan pasangan calon tetap dibiarkan berkibar di sekitar GOR Begadung.
Hal ini dinilai melanggar aturan tentang netralitas dalam kampanye dan menimbulkan kesan bahwa acara tersebut lebih banyak dipenuhi oleh kepentingan kelompok tertentu dibandingkan aspirasi rakyat secara keseluruhan.
Di tengah keramaian, orasi dari Gus Ibin dan Aushaf turut menyuarakan visi dan misi mereka untuk perubahan di Nganjuk.
Dalam pidatonya, Gus Ibin dan Aushaf menyerukan agar masyarakat Nganjuk bersatu untuk melakukan perubahan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, infrastruktur, hingga pendidikan.
"Nganjuk sedang tidak baik-baik saja, mari kita bersama-sama bangkit untuk perubahan yang merata," ujar Gus Ibin.
Aushaf juga menambahkan, “Di musim tanam padi, para petani akan mendapatkan tiga kali masa panen dalam setahun. Tidak ada lagi orang miskin, semua akan mendapatkan bantuan.” Pernyataan tersebut langsung disambut dengan tepuk tangan oleh sebagian peserta, meskipun beberapa kalangan meragukan kevalidan janji-janji tersebut.
Namun, pernyataan Aushaf yang mengklaim memiliki kontak pribadi dengan Menteri PUPR dan menyatakan bahwa infrastruktur akan merata di Nganjuk membuat sebagian pihak terheran-heran.
"Jangan lupa, nomor telepon Menteri PUPR ada di kontak saya, infrastruktur akan merata," kata Aushaf dalam orasinya, yang membuat sebagian peserta kampanye merasa terkesan dengan janji tersebut. Namun, ada juga yang mempertanyakan apakah janji tersebut realistis dan dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
Tentu saja, janji-janji politik yang diutarakan dalam kampanye ini perlu dibuktikan melalui tindakan nyata. Masyarakat Nganjuk pun berharap agar pelaksanaan kampanye di masa depan dapat lebih mengedepankan kepatuhan terhadap aturan, dan tidak terjebak dalam polemik-polemik yang dapat merusak esensi dari demokrasi itu sendiri.
