Nganjuk – Debat kedua calon Wakil Bupati Nganjuk, yang digelar pada Rabu (06/11/2024), menuai kecaman dari berbagai kalangan karena pelaksanaannya yang berantakan dan sangat tidak profesional. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk dinilai gagal total dalam menyelenggarakan acara yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sebaliknya, KPU malah lebih mengutamakan kepentingan segelintir orang dan membiarkan mayoritas warga terisolasi dari informasi penting.
Acara debat yang berlangsung di Gedung Wanita, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk, sejak awal sudah menghadapi masalah besar. Akses menuju lokasi debat dibatasi secara ketat, dengan hanya sekitar 35 orang pendukung tiap calon yang diperbolehkan masuk ke dalam gedung. Warga yang ingin menyaksikan langsung debat tidak bisa masuk karena adanya penghalang dari pihak kepolisian, meskipun mereka datang jauh-jauh dari berbagai penjuru daerah Nganjuk.
Kecewa dengan Akses yang Terbatas
Yang lebih parah, meskipun debat disiarkan langsung melalui JTV, banyak warga Nganjuk, khususnya yang tinggal di pelosok, tidak bisa menontonnya. JTV hanya bisa diakses oleh pelanggan Indihome, sementara mayoritas warga Nganjuk tidak memiliki akses ke layanan tersebut. KPU kemudian mencoba menyiarkan debat lewat YouTube, namun masalah baru muncul: koneksi internet di banyak bagian Nganjuk sangat terbatas, sehingga tak sedikit orang yang gagal menonton siaran tersebut.
Arifin, warga Ngronggot, mengungkapkan kekecewaannya dengan tajam. "KPU ini benar-benar bikin kacau! Mereka tahu internet di sini terbatas, tapi malah memilih cara yang cuma bisa dinikmati orang yang sudah punya akses internet cepat. Ini bukan cara yang adil, seolah KPU cuma peduli sama orang-orang kaya yang bisa bayar Indihome," ujarnya dengan geram.
Kritikan Pedas dari Media Lokal
Tidak hanya masyarakat, media lokal juga menilai pelaksanaan debat ini sangat buruk. Nurwadi, dari LBH Marhaen – Handy, menyatakan bahwa KPU telah mengabaikan pentingnya peran media lokal dalam menyebarkan informasi. "Jika debat ini tidak bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Nganjuk, buat apa debat itu diselenggarakan? KPU seharusnya tahu bahwa media lokal itu yang paling dekat dengan rakyat, bukan cuma media nasional yang jarang bisa menjangkau semua orang di daerah," tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, KPU Kabupaten Nganjuk belum memberikan klarifikasi atau penjelasan mengenai keluhan yang disampaikan oleh masyarakat dan berbagai pihak lainnya. Banyak pihak yang berharap KPU bisa lebih profesional dalam mengatur acara-acara publik di masa depan, agar semua warga, tanpa terkecuali, bisa mengakses informasi secara merata dan adil.
penulis : Amin
