Nganjuk – Tahun ajaran baru selalu menjadi momen yang penuh tantangan bagi para orang tua. Selain harus menyiapkan berbagai kebutuhan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, dan buku pelajaran, beban tambahan dalam bentuk sumbangan komite sekolah kerap menjadi sorotan.
Di salah satu SMP Negeri di wilayah Tanjunganom, Nganjuk, para wali murid mengeluhkan besaran sumbangan komite yang ditetapkan sebesar Rp 400.000 per siswa. Meskipun keputusan ini diambil melalui rapat komite, banyak orang tua merasa terbebani, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.
“Sebenarnya banyak yang keberatan, tapi Ketua Komite justru membandingkan dengan sekolah lain yang iurannya lebih tinggi. Padahal, kondisi ekonomi setiap daerah berbeda, tidak bisa disamakan begitu saja,” ujar salah satu wali murid dengan nada kecewa.
Beberapa orang tua bahkan menilai bahwa keputusan tersebut kurang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Mereka berharap ada kebijakan yang lebih adil dan mempertimbangkan kemampuan finansial para wali murid.
“Kalau sekolah lain fasilitasnya lebih baik, wajar kalau sumbangannya lebih tinggi. Tapi kalau di sini, yang masyarakatnya banyak dari kalangan kurang mampu, ya tolong dipertimbangkan,” imbuh wali murid lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan terkait kebijakan ini.
Fenomena sumbangan komite yang membebani orang tua murid memang bukan hal baru. Regulasi terkait pungutan di sekolah negeri seharusnya mengikuti aturan yang jelas dan tidak memberatkan. Masyarakat berharap ada transparansi dan solusi yang lebih bijaksana agar pendidikan tetap bisa diakses tanpa menjadi beban berat bagi para wali murid. (Amin)
