Nganjuk – Suhu politik lokal mendidih! Senin hingga Selasa (29–30/9/2025), sekitar 1.000 massa yang tergabung dalam Aliansi RT/RW Nganjuk Menggugat bersiap melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran. Mereka menuntut kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW, dan bertekad mengawal langsung jalannya Rapat Dengar Pendapat (hearing) di DPRD Kabupaten Nganjuk.
Bendera merah putih berkibar, spanduk protes membentang, dan pengeras suara siap menggelegar. Dari tiap kecamatan, massa sudah bersiap bergerak menuju Gedung DPRD Nganjuk dan Kantor Bupati, menjadikan pusat pemerintahan bak arena pertempuran aspirasi.
Ketua Aliansi RT/RW Nganjuk, Sutriyono, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar angka, tapi harga diri dan kesejahteraan para pejuang lingkungan.
“Kami menuntut kenaikan insentif sebesar Rp500 ribu per bulan! DPRD dan pemerintah harus mendengar jeritan kami,” tegasnya lantang.
Hearing pertama akhirnya melahirkan keputusan sementara: mulai Oktober hingga Desember 2025, insentif dinaikkan Rp150 ribu per bulan. Namun, perjuangan belum selesai. Pada tahun 2026 mendatang, akan ada hearing susulan untuk memperjuangkan kenaikan lebih besar, yakni Rp300 ribu per bulan.
DPRD Kabupaten Nganjuk pun bergerak cepat. Dengan surat resmi bernomor 100.1.4.4/1853/411.100/2025, dewan mengundang 20 perwakilan Aliansi RT/RW hadir dalam Rapat Gabungan Komisi I dan II di Ruang Rapat Garuda DPRD Nganjuk, Senin (29/9/2025) pukul 09.00 WIB. Hadir pula pejabat penting seperti Kepala Dinas PMD, Kepala BPKAD, dan Kepala Bagian Hukum Setda, memastikan pembahasan berlangsung panas namun terarah.
Kini seluruh mata tertuju pada gedung dewan. Akankah suara ribuan RT/RW benar-benar didengar? Atau perjuangan ini akan berlanjut menjadi gelombang aksi berikutnya?
Yang pasti, aksi Aliansi RT/RW Nganjuk Menggugat ini sudah mencatatkan sejarah: ratusan pemimpin lingkungan bersatu, bahu membahu memperjuangkan hak mereka. Dan dari jalanan hingga ruang sidang DPRD, gaung perlawanan itu terus bergema:
“Kesejahteraan RT/RW adalah harga mati!” (sr)
