Nganjuk — Di tengah tekanan krisis energi global yang kian memanas akibat konflik di Timur Tengah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk tak tinggal diam. Langkah berani langsung digas: kebijakan work from home (WFH) resmi diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) mulai Rabu, 1 April 2026.
Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, menegaskan kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi serius untuk “menyelamatkan energi” sekaligus mendorong revolusi cara kerja birokrasi.
“Ini bukan kebijakan biasa. Ini gerakan efisiensi besar-besaran. Kita tekan konsumsi BBM, tapi kinerja harus tetap maksimal, bahkan meningkat,” tegasnya lantang, Jumat (27/3/2026).
WFH akan diterapkan satu hari setiap pekan, tepatnya setiap Rabu. Namun jangan bayangkan santai di rumah—ASN tetap dalam “radar pengawasan ketat”. Absensi digital dilakukan tiga kali sehari: pagi, siang, dan sore. Bahkan, ASN wajib menyalakan live location secara real-time di grup WhatsApp OPD.
“Bukan sekadar hadir, tapi harus benar-benar bekerja. Sistemnya kita buat transparan dan disiplin,” tambahnya.
Surat edaran resmi sebagai payung hukum kebijakan ini akan dirilis Senin (30/3/2026), menandai dimulainya babak baru sistem kerja fleksibel di lingkungan Pemkab Nganjuk.
Yang paling mencuri perhatian, kebijakan ini diproyeksikan mampu memangkas konsumsi BBM hingga 90 ribu liter. Angka yang bukan main—setara langkah konkret melawan pemborosan energi di tengah situasi global yang tak menentu.
Langkah “gas rem” ala Pemkab Nganjuk ini pun digadang-gadang jadi pionir di daerah. Saat banyak masih berpikir, Nganjuk sudah bergerak cepat—mengubah krisis jadi momentum, dan efisiensi jadi kekuatan.
